Pendapat PM Berlusconi dalam KTT G8 Mengenai Sanksi Terhadap Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe

Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi menyampaikan keberatannya terhadap sanksi yang lebih berat bagi Zimbabwe sehubungan dengan terpilihnya kembali Robert Mugabe sebagai Presiden. Hal ini disampaikan saat KTT Group of Eight (G8) di Tokyo, Jepang tanggal 7 Juli 2008. Berlusconi setuju terhadap posisi negara-negara Afrika yang mengatakan bahwa memperberat sanksi bagi Zimbabwe akan berakibat negatif. Berlusconi juga menambahkan bahwa dirinya telah mencoba bertukar pandangan dengan Afrika Selatan dan menyatakan bahwa solusi terbaik adalah mencoba menjajaki perjanjian antara presiden dengan pemimpin oposisi di Zimbabwe.

Selanjutnya, selama debat mengenai masalah Zimbabwe yang diikuti perwakilan Uni Afrika (African Union), telah muncul 2 (dua) pendapat, yaitu mereka yang mendorong negara-negara Afrika untuk bertindak dan yang kedua adalah mereka yang mendorong diberlakukannya sanksi yang lebih berat terhadap Zimbabwe.

Berlusconi tidak sependapat dengan kedua kubu tersebut dan berpandangan bahwa intervensi negara negara Afrika yang bertujuan menyingkirkan Presiden Mugabe akan sangat membahayakan serta berotensi terjadinya perang saudara. Berlusconi selanjutnya berpendapat bahwa segala upaya hendaknya dilakukan untuk menciptakan suatu power-sharing. Menurutnya hal tersebut merupakan solusi yang paling realistis. Penetapan sanksi hanya akan memperburuk keadaan penduduk sipil.

Berlusconi berpendapat bahwa pandangan ini bukan saja berlaku bagi negara- negara Afrika tetapi juga terhadap negara-negara di kawasan Mediterrania. Italia merupakan adalah negara anggota Uni Eropa pertama yang menarik duta besarnya dari Zimbabwe setelah Mugabe memenangkan pemilu pada akhir bulan lalu.

Sudah 28 tahun Roberto Mugabe memimpin Zimbabwe dan Mugabe merupakan satu satunya calon dalam pemilihan presiden setelah pemimpin oposisi Morgan Tsvangirai menarik diri. Tsvangirai yang memenangkan mayoritas putaran pertama pada bulan Maret lalu tumbang karena sanksi yang dijatuhkan pemerintah sehubungan dengan meninggalnya 100 orang saat kampanye yang mengakibatkan ribuan lainnya luka dan kehilangan tempat tinggal.

Source : Ansa.it
Translator : Pramudya Sulaksono